Musi Banyuasin // medialawelangsumatera.com – Desa Muara Merang Kecamatan Banyu Lencir Kabupaten Musi Banyuasin thn 2023 menerima dana desa sekitar Rp. 1.064.621.000,– laporan Kades terhadap penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian terkait katanya digunakan untuk :
• Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 17.350.000
• Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif1PAKETDokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara PartisipatifRp 14.820.000
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)1PAKETDokumen Perencanaan DesaRp 11.300.000
• Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)1PAKETDokumen Keuangan DesaRp 1.650.000
• Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)1PAKETLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp 21.160.000
• Pengembangan Sistem Informasi Desa1PAKETTerciptanya Sistem Informasi DesaRp 6.000.000
• Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa1PAKETBiaya Koordinasi Pemerintah DesaRp 31.900.000
• Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat7ORANGJumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi MasyarakatTPK dan KPMRp 73.800.000
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)1UNITMakanan TambahanRp 20.780.000
• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan1PAKETPenyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan LainnyaRp 27.755.000
• Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa1KALIJumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desaRp 15.670.000
• Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD1UNITPemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKDRp 26.400.000
• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)2UNITPoster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnyaRp 17.695.000
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **110METER (M)Jalan DesaRp 291.861.800
• Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)1UNITJumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkanRp 91.094.200
• Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **5ORANGJumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/PeternakanRp 74.000.000
• Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)25ORANGJumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)Rp 57.830.000
• Keadaan Mendesak71KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Januari s.d Maret 2023Rp 63.900.000
• Keadaan Mendesak71KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Bulan April s.d Juni 2023Rp 63.900.000
• Keadaan Mendesak71KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Juli s.d September 2023Rp 63.900.000
• Keadaan Mendesak71KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Oktober s.d Desember 2023Rp 63.900.000
• Penyertaan Modal1RupiahPenyertaan Modal BUMDesRp 20.000.000
Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Sumatera Selatan diduga Kepala Desa Muara Merang merekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2023 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara di LBHK-Wartawan Jawa Barat, dalam koprensi pers di kantornya, baru – baru ini.
Ditambahkan Syahrul, adapun modus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Muara Merang antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa antar lain :
• Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD1UNITPemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKDRp 26.400.000
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **110METER (M)Jalan DesaRp 291.861.800
• Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)1UNITJumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkanRp 91.094.200
• Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **5ORANGJumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/PeternakanRp 74.000.000
• Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)25ORANGJumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)Rp 57.830.000
• Penyertaan Modal BUMDesRp 20.000.000
Total dana desa tahun 2024 yang digunakan untuk ke 6 kegiatan tersebut, diduga jadi ajang korupsi Kades, sebab kegiatan tersebut dilakukan Kades ada yang diduga di markup lalu ada yang hasilnya asal jadi, output nya sangat memprihatinkan sebab belum lama dikerjakan sudah ada yang rusak, sepertinya kegiatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari masyarakat dan atau stakeholder, patut diduga kegiatan tersebut merugikan keuangan negara alias diduga ada korupsinya.
Untuk itu saat ini Kami telah perintahkan agar LBHK-Wartawan Sumsel menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa tersebut, agar mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.
Tahun 2024 Desa Muara Merang menerima dana desa sekitar Rp. 1.082.761.000,- laporan Kades Kementrian katanya dana desa tersebut digunakan untuk :
• Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rp 20.000.000
• Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan2ORANGJumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga KemasyarakatanRp 24.800.000
• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)4KALITerselenggaranya Musyawarah Desa RegulerRp 5.250.000
• Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif1PAKETDokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara PartisipatifRp 12.225.000
• Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa3PAKETBiaya Koordinasi Pemerintah DesaRp 11.400.000
• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan1PAKETPenyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan LainnyaRp 13.025.000
• Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)2UNITPoster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnyaRp 5.000.000
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **109METER (M)Jalan DesaRp 140.948.800
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)1ORANGJumlah LansiaRp 14.200.000
• Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)2PAKETTerselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa LainnyaRp 21.610.000
• Keadaan Mendesak46KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakRp 82.800.000
Diharapkan dengan adanya informasi ini atau berita ini maka masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan terkait pengunaan dana desa yang ada, hal ini agar tingkat kebocoran alias korupsi nya dapat diminimalisir.
Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Muara Merang ke Tipikor Polres Musi Banyuasin dan Polda Sumatera Selatan berikut ke Kejari Musi Banyuasin dan Kejati Sumsel sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2023 dan 2024 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, ujar Syahrul.
Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Muara Merang dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades baru pergi meninggalkan kantor ujar staf desa.(Adit/Bs/Red)
Sumber media antikorupsi
